Ormas Gempa Geram Data Sementara Tak Berubah Di Lapangan LKM Dan Koperasi ( Emok) 80% Tak Kantongi Izin

Purwakarta, 11 Agustus 2020

Koordinator investigasi LKM dan Koperasi dari Ormas Gempa DPD Purwakarta yang mendalami secara spesifik gejala ekonomi kerakyatan khusus di bidang pembiayaan ultra mikro yang di salurkan oleh LKM dan Koperasi di Purwakarta Yaitu Sdr. Agry Febriansyah mengaku geram atas perjalanan bisnis LKM dan Koperasi yang tidak sesuai lagi terhadap asas terbentuknya mereka juga,begitunya nyaman beroperasi meski tanpa legalitas dari pemerintahan daerah Purwakarta. 

Agry mengaku sangat kecewa terhadap kinerja beberapa LKM dan Koperasi yang tidak menempuh izin cakupan wilayah operasi meskipun mereka memiliki keabsahan dari OJK. Lantas Agry membeberkan sejumlah temuan di lapangan seperti yang terekam oleh tim nalar kita seperti berikut :

"Masalah izin cakupan wilayah itu kan sesuai dengan aturan POJK,selain itu setiap LKM dan Koperasi yang bergerak di bidang ultra mikro sudah sepantasnya merapihkan legalitas mereka,jangan mentang-mentang secara regulasi izin mereka menjadi bagian prioritas OJK sajah. Kalau begitu tidak perlu rasanya ada peranturan permendagri tentang aturan sebuah pendirian usaha harus mengacu kepada ketertiban administrasi di tempat mereka berdiri atau beroperasi kalau pada kongkrit nyata aturan itu di abaikan."

"Ini bahaya karena bisa berakibat fatal baik bagi pihak debitur ataupun kreditur. Apa lagi kalau di kalkulasikan,uang tabungan yang di kumpulkan dari nasabah se kabupaten purwakarta saya hitung

sudah mampu untuk mendorong program Pemkab Purwakarta pada poin Desa Mandiri.belum lagi di tambah angsuran waduh untung amat itu bang emok ya,setelah itu mereka di dorong pula oleh pemerintah melalui penyaluran dana hibah atau pinjaman bagi pelaku UMKM dahsyat bisa di bayangkan kan?"

"Sebetulnya tidak masalah kalau mau cari keuntungan dalam bisnis apapun hanya saja harus memenuhi kooridor-kooridor yang ada, khususnya peraturan yang mengatur bait bait pokok program bisnis mereka selain masalah izin. Sayangnya saat ini masyarakat yang merasa di untungkan dari program ini menyusut drastis, bahkan lebih banyak yang jenuh dan frustasi di bandingkan yang di masih nyaman. Khusus kejadian ini banyak indikator pemicunya salah satunya legalitas mereka tidak terpantau sehingga mereka bisa memanfaatkannya atau hanya bermodal surat dari OJK pusat kepada cabang pusat tanpa kita telaah lebih jauh,Kalau di Purwakarta resmi kenapa tidak muncul nama nama lkm emok itu datanya di OJK JABAR,Tegas Agry."

*Bersambung Di Postingan Berikutnya !